Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, Thailand melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat sedang meningkatkan inisiatif untuk menanggulangi perjudian online ilegal dan pelanggaran hak cipta. Langkah ini bertujuan mengamankan hak penyiaran dan meminimalkan kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara. Fokus Pertemuan Penting Wakil Menteri Ekonomi Digital dan Masyarakat, Nan Boontida Somchai, bersama CEO Mono Next Public Company Limited, Nawamin Prasopnet, membahas strategi efektif untuk memberantas situs-situs ilegal yang terkait dengan perjudian dan pembajakan. Ini menunjukkan kerjasama kuat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi ancaman tersebut secara optimal.
Intensifikasi Pemblokiran Situs
Dari tanggal 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal yang berada di bawah kementerian tersebut berhasil memblokir 12.671 URL yang melanggar hak cipta dan berkaitan dengan perjudian online. Sebanyak 4.496 URL diblokir lewat keputusan pengadilan, sedangkan sisanya dihapus berkat kerjasama dengan media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.
Kerjasama dengan Industri Swasta
Mono Next, pemegang hak siar resmi Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, berkomitmen mendukung pemerintah dalam mengatasi pembajakan hak cipta seefisien mungkin. Kolaborasi ini mempercepat proses integrasi data dan pengawasan sehingga situs ilegal bisa langsung diatasi begitu terdeteksi.
Pentingnya Peran Sektor Swasta
Dalam diskusi ini, pentingnya kontribusi operator swasta dalam membantu misi pemerintah ditekankan. Dengan koordinasi yang erat dengan pusat pemantauan, Mono Next mampu mempercepat proses identifikasi dan penghapusan situs ilegal, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menjaga keamanan digital dan integritas siaran olahraga.
Kesimpulan
Selama acara besar seperti Piala Dunia FIFA 2026, pemerintah Thailand bersama sektor swasta memprioritaskan keamanan digital. Kerjasama ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari perjudian online ilegal dan pembajakan, serta melindungi stabilitas ekonomi dan sosial negara.